Reses Rinna Suryanti di Pekalangan Utara, Warga Keluhkan BPJS dan Rutilahu

Selasa, 18 Mar 2025 23:15
Rinna Suryanti Janji Perjuangkan Hak Warga Soal BPJS dan Rutilahu. Ist

RINGKASNEWS.ID - Warga RW 04 Pekalangan Utara, Kelurahan Pekalangan, Kecamatan Pekalipan, menyampaikan berbagai aspirasi dalam reses anggota DPRD Kota Cirebon, Rinna Suryanti, yang berlangsung pada Selasa (18/3/2025). 

Dalam pertemuan ini, keluhan utama yang muncul berkaitan dengan layanan BPJS Kesehatan serta kondisi Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) di lingkungan mereka.

Salah seorang warga, Asep, mengungkapkan pengalamannya terkait BPJS Kesehatan yang dinilai belum sepenuhnya membantu masyarakat. 

Ia menuturkan bahwa kerabatnya harus tetap membayar biaya pengobatan karena penyakit yang diderita tidak termasuk dalam daftar yang ditanggung BPJS.

"Saudara saya memiliki masalah kesehatan pada lambungnya, tetapi saat menggunakan BPJS, ternyata tidak bisa ditanggung. Kami berharap ada kebijakan yang lebih berpihak kepada masyarakat," ujarnya.

Menanggapi keluhan tersebut, Rinna Suryanti menegaskan akan membawa permasalahan ini ke tingkat yang lebih tinggi. 

Ia berjanji untuk berkoordinasi dengan pimpinan DPRD serta instansi terkait guna mencari solusi agar masyarakat mendapatkan layanan kesehatan yang lebih baik.

"Tentunya kami akan mendorong adanya evaluasi terkait sistem BPJS Kesehatan agar lebih memudahkan masyarakat, bukan malah menjadi beban," kata Rinna.

Selain masalah kesehatan, warga juga menyoroti masih banyaknya rumah yang tidak layak huni di wilayah mereka.

Ia mengakui bahwa program bantuan perbaikan rumah masih perlu diperluas agar bisa menjangkau lebih banyak warga yang membutuhkan.

"Kami akan berupaya agar program Rutilahu bisa lebih tepat sasaran dan berjalan maksimal. Pemerintah daerah harus memastikan tidak ada lagi warga yang tinggal dalam kondisi yang tidak layak," ungkapnya.

Rinna berharap seluruh aspirasi yang disampaikan dalam reses ini dapat segera ditindaklanjuti. 

'Hak-hak dasar masyarakat, seperti akses kesehatan dan tempat tinggal yang layak, harus menjadi prioritas dalam kebijakan pemerintah daerah," tandasnya.


Berita Terkini