RINGKASNEWS.ID - Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon mendorong Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) untuk meningkatkan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat.
Tujuannya, agar Kabupaten Cirebon bisa mendapatkan tambahan anggaran untuk perbaikan jalan rusak yang banyak dikeluhkan warga.
Desakan ini disampaikan dalam rapat kerja antara Komisi III dan Dinas PUTR yang berlangsung pada Jumat (11/4/2025). Rapat diawali dengan pemaparan capaian kinerja Dinas PUTR selama tahun 2024 melalui Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati.
Dalam sesi diskusi, DPRD menyoroti lambatnya penanganan jalan rusak di sejumlah titik. Ketua Komisi III, Anton Maulana, menegaskan bahwa kondisi ini menjadi perhatian publik dan kerap viral di media sosial.
“Keluhan warga soal jalan rusak sudah sering muncul. Kami minta kejelasan dari Dinas PUTR, berapa panjang jalan yang sudah diperbaiki dan bagaimana kelanjutannya?” ujar Anton dari Fraksi Golkar.
Menanggapi hal itu, perwakilan Dinas PUTR menjelaskan bahwa beberapa rencana perbaikan batal terlaksana karena perubahan kebijakan di tingkat pusat.
Sejumlah proyek yang semula didanai melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) terpaksa ditunda akibat efisiensi anggaran pemerintah pusat.
Dinas PUTR pun meminta dukungan dari DPRD untuk membantu mengamankan tambahan anggaran, terutama untuk memperbaiki jalan yang rusak berat dan kebutuhan pemeliharaan infrastruktur lainnya.
Anggota Komisi III dari Fraksi PKS, Dara Darmanto, juga mengingatkan pentingnya koordinasi yang lebih intensif dengan pemerintah provinsi.
“Kalau anggaran daerah tidak cukup, Dinas PUTR harus proaktif. Bangun komunikasi yang baik dengan dinas di provinsi agar bisa dapat dukungan,” katanya.
Rapat ini menjadi pengingat bagi Dinas PUTR untuk lebih sigap menjawab persoalan infrastruktur dan memperkuat komunikasi dengan instansi lain demi mendukung pembangunan di Kabupaten Cirebon.